Tidak Akademik

Rancangan Undang-Undang (RUU) Antipornografi dan Pornoaksi (APP) menjadi polemik begitu besar bagi bangsa Indonesia. Terjadi begitu tajam pro-kontra di kalangan anak bangsa. Setiap anak bangsa berhak berpendapat pro maupun kontra dan itu dijamin oleh negara. Tapi saya yakin masih banyak yang mengambil sikap tersebut tanpa membaca isi RUU APP termasuk naskah akademiknya yang menjadi landasan utama pembuatan RUU tersebut.  

Saya mendapatkan naskah akademis termasuk isi lengkap RUU tersebut lewat Bung Wimar Witoelar dan Yeni
Rosa Damayanti pada Rabu (17/5). Saya baca dan kaji secara seksama. Hasil penilaian awal saya adalah naskah tersebut tidak akademis sama sekali kendati memakai terminologi akademis. 

Benarkah penilaian saya tersebut? Karena itu, saya memutuskan menghadiri dialog publik membedah naskah akademik RUU APP hari Sabtu (20/5). Tampil selaku pembicara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Gusti Kanjeng Ratu Hemas (anggota DPD dari Yogyakarta), Wayan Sudirta (anggota DPD dari Bali), DR. Lono Simatupang (Antropolog dan budayawan), DR. Mari Farida (pakar hukum tata negara), Maria Ulfah (Ketua Fatayat NU), Pdt Emmy Sahertian (Komisaris Nasional Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), dan Raja Yuli Antoni (Direktur Eksekutif Ma’arif Institute) 

Ternyata, bukan saya saja yang berpendapat naskah tersebut tidak akademik. Semua pembicara dari pembicara kunci Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid sampai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU APP Chairu Nisa (FPG) berpendapat sama bahwa naskah akademik RUU tersebut tidak akademik. 

Sinta Nuriyah menunjukkan banyak poin yang membuat naskah tersebut tidak akademik. Salah satunya, naskah tersebut hanya menjelaskan data dan logika yang tidak seimbang. Sedangkan kerangka logika lain tidak diungkapkan.  

Bahkan DR Lono Simatupang, dosen paska sarjana di UGM, dengan keras mengatakan naskah RUU APP merupakan pelecehan akademis. Alasannya, ada banyak yang tidak logis. Misalnya, pada halaman 33 menyatakan kemajukan menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi dalam pertimbangan RUU malah menyatakan tetap menjaga kemajemukan. 

Menurut pakar hukum tata negara dan dosen paska sarjana di UI DR. Maria Farida, naskah akademik dan isi RUU APP bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, pasal yang mengatur mengenai negara menjamin dan menjaga kemajemukan dan kebebasan mendapatkan informasi seperti dalam pasal 18, 20, dan 27. Jika menjadi dosen penguji maka dia akan memberi nilai minus nol kepada pembuat naskah akademik RUU APP. 

Lho kalau tidak akademik mengapa DPR masih membahasnya? Menurut Chairun Nisa, naskah akademik dan isi RUU APP yang dikritisi tadi merupakan draft yang dibuat DPR periode 1999 – 2004 dan telah sempat diajukan ke Badan Musyawarah DPR. Kemudian Bamus melaporkan ke DPR periode sekarang mengenai adanya RUU inisiatif ini dan dalam Rapat Paripurna diputuskan untuk dibahas DPR periode sekarang. 

Chairun Nisa mengatakan, semua penilaian mengenai naskah akademik RUU APP tersebut benar. DPR juga telah mempelajarinya dan menilai naskah akademis dan draftnya lemah. Naskah dan draft tersebut masih perlu kajian komprehensif. Kini Pansus RUU APP sedang membuat naskah akademik dan draft yang baru. Dalam kaitan ini Pansus meminta masukan dari berbagai masyarakat. “Karena itu masyarakat agar mengirimkan masukannya kepada Pansus DPR,” kata dia. 

Jika ada yang masih penasaran dengan penilaian saya para pakar dan anggota DPR tadi silahkan membaca langsung secara utuh naskah akademik dan isi RUU APP. Anda dapat menghubungi email saya cankhayat@yahoo.com atau Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dengan email bhinneka_tunggal_ika2006@yahoo.com  

Saya yakin setelah Anda membacanya maka Anda akan setuju menolak Pornografi dan Menolak RUU APP. Setelah itu kirimkan surat penolakan Anda kepada Ketua DPR Bapak Agung Laksono Lt.3, Gedung Nusantara III DPR RI, jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270. Fax (021) 5723635. Email: deshoy@yahoo.com atau arief_dpr_pg@plaza.com dan kirimkan salinannya juga pada Eva Sundari, Pansus RUU APP, Ruang 602, Gedung Nusantara I, DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270. Fax (021) 5756209. Email: evndari@yahoo.com